Jakarta — Polisi Lalu Lintas (Polantas) mengadopsi pendekatan baru dalam menjalin hubungan dengan masyarakat dengan beralih dari interaksi formal ke ruang sosial yang lebih santai. Pendekatan ini tidak hanya mengubah cara komunikasi, tapi juga refleksi perubahan paradigma institusi dalam pelayanan publik.
Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan, “Kami hadir bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk berinteraksi.” Semangat tersebut diwujudkan melalui program-program sosial oleh Korlantas Polri, yang menempatkan polisi lebih dekat sebagai mitra dalam kehidupan sehari-hari.
Implementasi pendekatan ini telah diterapkan di berbagai daerah seperti Lubuk Linggau, Purwakarta, dan Probolinggo. Di Lubuk Linggau, program Bangkopling (Bangun Komunikasi Polisi Lalu Lintas) rutin mengadakan kegiatan ngopi bareng warga guna mendengarkan langsung aspirasi masyarakat mengenai kemacetan, perilaku pengendara, hingga keselamatan lalu lintas.
Di Purwakarta, dialog santai dengan pengemudi ojek online dijadikan kesempatan untuk menyampaikan edukasi keselamatan berkendara. Sedangkan di Probolinggo, program “Polantas Menyapa” mendekati komunitas dan pengguna jalan dengan bahasa yang mudah dipahami, menggantikan cara penyampaian yang cenderung formal.
Pendekatan informal ini efektif mencairkan jarak antara aparat dan masyarakat, serta mempermudah dialog dua arah yang membawa pemahaman lebih dalam tentang masalah riil di lapangan, seperti marka jalan yang pudar dan lampu lalu lintas rusak. Konsep komunikasi horizontal ini menempatkan polisi sebagai warga yang sama-sama peduli keselamatan berlalu lintas.
Kakorlantas juga mendukung pembentukan Asosiasi Ojol Nusantara sebagai mitra kolaborasi, menunjukkan prioritas pada kemitraan daripada kebijakan top-down. Komunikasi yang berjalan di warung kopi dan pangkalan ojek online membuka peluang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara jujur dan kontekstual, sekaligus memperkuat legitimasi sosial Polisi Lalu Lintas.
Dengan pendekatan humanis, kepatuhan berlalu lintas diharapkan didorong oleh kesadaran dan pemahaman, bukan semata ketakutan akan sanksi. Kegiatan seperti ngopi bersama komunitas, dialog jalanan, dan menyapa warga merupakan investasi sosial untuk membangun budaya tertib berlalu lintas serta menandai kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat.
Irjen Agus memandang transformasi ke pendekatan sosial ini sebagai kunci membangun kepercayaan publik yang jauh lebih penting dari sekadar kekuatan struktural. Kepercayaan tumbuh dari sapaan ramah, bantuan tulus, dan kemauan mendengar, yang meskipun sederhana, merupakan bentuk pelayanan paling efektif dan mudah dipahami masyarakat.
Pendekatan baru ini menurunkan polisi dari menara otoritas menjadi sesama warga yang setara, memperkuat kepatuhan yang lahir dari rasa percaya. Meski tantangan seperti kapasitas personel dan kesiapan anggota tetap ada, langkah ini membuka arah bagi institusi kepolisian lalu lintas yang lebih terbuka, sosial, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.