SuaraTruno – Untuk membendung praktek koruptif berupa politik uang menjelang pemilihan umum tahun 2024, Polda Papua Barat telah memprakarsai pembentukan sebuah satuan tugas atau Satgas.
Inisiatif ini mencakup cakupan geografis yang luas, meliputi seluruh distrik di Papua Barat dan wilayah perluasan Papua Barat Daya.
Dalam pengungkapan terkait inisiatif ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Barat, Kombes Pol. Ongky Isgunawan, memberikan pandangan tentang esensi dari pembentukan satuan tugas tersebut.
“Tujuan utama dari pembentukan ini adalah untuk meningkatkan standar demokrasi kita dengan mengeliminasi kemungkinan-kemungkinan penyelewengan yang dapat terjadi melalui penggunaan uang untuk memengaruhi proses pemilu,” ucap Isgunawan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024.
Beliau menerangkan bahwa tim tersebut dikomposisikan oleh unsur-unsur dari Direktorat Reserse Kriminal umum, Direktorat Reserse Kriminal khusus, serta unit Reserse Kriminal dari polisi di berbagai wilayah, termasuk juga gabungan dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Baca Juga : Kapolri dan Panglima TNI Menandatangani Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024 di KPU
Upaya utama yang akan dilakukan satgas adalah langkah-langkah preventif yang melibatkan penempatan anggota kepolisian di lokasi-lokasi yang dianggap rentan terhadap pelaksanaan praktik politik uang, serta penerapan sanksi hukum yang terstruktur berdasarkan aturan pemilihan umum yang ada.
“Tim kami akan melakukan pengawasan ketat di semua titik lokasi pengumpulan suara, khususnya yang telah teridentifikasi berpotensi terjadinya pelanggaran,” tandas Isgunawan dengan tegas.
Isgunawan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat yang berada di 13 kabupaten/kota di Papua Barat dan wilayah Papua Barat Daya untuk turut serta menjaga suasana yang kondusif selama periode pemilu.
Masyarakat juga didorong untuk mengambil sikap netral dan menjaga integritas pemilu dengan tidak menerima segala jenis hadiah atau imbalan dari peserta pemilu.
Polda Papua Barat juga bekerja sama dengan pemimpin dan tokoh dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk para pemimpin agama, adat, serta tokoh-tokoh wanita dan pemuda, untuk menyebarkan pesan tentang pentingnya pemilu yang bersih, jujur, dan adil ke penjuru wilayah.
Isgunawan menekankan bahwa kerja sama di antara stakeholder di daerah adalah kunci untuk menciptakan pemilu yang sesuai dengan harapan dan yang akan membentuk arah masa depan bangsa dalam lima tahun kedepan.
Baca Juga : Kapolri: TNI-Polri Jaga Keutuhan Masyarakat dan Tak ada Intimidasi Pemilu